TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember mendukung wacana kepala daerah tingkat gubernur dipilih melalui anggota DPRD.
Wacana tersebut sebelumnya, dilontarkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar.
Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, keputusan untuk menerapkan sistem pemilihan langsung dalam Pilkada memang sudah saatnya dievaluasi.
"Kan tidak mungkin keputusan tidak dievaluasi. Dulu pemilihan bupati/walikota maupun gubernur cukup lewat DPRD. Kemudian dievaluasi karena akan memunculkan raja kecil, akhirnya diterapkan pemilihan langsung," ujarnya, Jumat (13/12/2024).
Berikut sistem pemilihan langsung diterapkan, kata dia, justru malah membuat demokrasinya makin kacau, bahkan tingkat partisipasi pemilihnya tidak sampai 60 persen.
"Terus efek mudorotnya lebih banyak. Makanya saya sepakat untuk dievaluasi oleh akademisi dan politisi kira-kira sistem demokrasi kita yang cocok seperti apa. Coba hitung biaya untuk pemilihan gubernur berapa, hasilnya ya gitu-gitu saja," kata Ayub.
Ayub mengatakan, kalau pemilihan kepala daerah dilakukan melalui parlemen. Kekurangannya masyarakat tidak bisa memilih langsung. Bahkan paling buruk ada suap terhadap anggota DPRD.
Baca juga: Peringatan Hari Sanitasi, Wali Kota Pasuruan Ingatkan Pentingnya Kolaborasi Antar Perangkat Daerah
"Itu kan teknis, mungkin yang rusak anggota DPRD dan itu mudah dilacak. Tapi sekarang rusaknya langsung kepada masyarakat, money politik seperti itu dan vulgar satu rumah bisa pegang berapa amplop itu," paparnya.
Ayub menilai pemilihan kepala darah melalui DPRD, jauh lebih murah ketimbang mekanismenya pemilihan langsung.
"Biaya Pilkada Jember yang diberikan ke KPU mencapai Rp103 miliar, sedangkan anggaran untuk Bawaslu Jember sebanyak Rp 38 miliar. Maka itu perlu dievaluasi oleh akademisi, politisi, dan yang lain, kira-kira apa yang cocok,” tutur dia.
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur
Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. FOTO/SETRES
menyebut perlu adanya perbaikan sistem
di Indonesia. Prabowo menyinggung negara tetangga yang memilih kepala daerah melalui DPRD.
"Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Uumum Ppartai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?," kata Prabowo.
"Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," sambungnya.
Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Dirinya juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir pada acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing," katanya.
Prabowo mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah mengatakan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD justru menimbulkan mudarat. Menurut Herdiansyah, sistem pilkada langsung oleh rakyat saat ini telah membuka ruang publik agar bisa mengontrol dan mengawasi elit politik.
“Beda soal kalo kemudian itu dikembalikan ke DPRD. Bahkan, kalau dikembalikan ke DPRD itu bagi saya sama saja dengan ruang tertutup,” kata Herdiansyah kepada Tempo, Jumat, 13 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini mengatakan ruang tertutup justru membuat kepemimpinan daerah bekerja tidak transparan. Hal ini justru menyuburkan politik transaksional apabila tidak ada partisipasi publik karena pemilihan diambil alih DPRD. Di samping itu, pilkada di tangan DPRD juga menyuburkan politik dinasti. "Tawar-menawarnya makin kental,” katanya.
Herdiansyah mengatakan pilkada oleh DPRD merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan kelompok oligarki. Sebab mereka akan lebih mudah mempertahankan kekuasaan apabila skema politik dikembalikan kepada DPRD.
“Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian kekuasaan mereka yang kontrol. Jadi, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk melanggengkan kekuasaannya,” ujarnya.
Padahal, kata Herdiansyah, pemilihan secara langsung adalah satu-satunya cara untuk melancarkan kritik dan penghakiman terhadap pemimpin yang lalai menjalankan amanah rakyat. Menurut dia, biaya pilkada yang mahal bukan alasan mengembalikan pilkada ke DPRD. Ia menuturkan biaya mahal selama ini bukanlah penyelenggaraan, tetapi lebih kepada kontestasi yang banyak menghabiskan biaya politik.
“Untuk itu, jawaban persoalan ini seharusnya lebih diarahkan dalam upaya perbaikan pengelolaan pemilu (electoral management),” kata dia.
Usulan kepala daerah dipilih DPRD baru-baru ini dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo beralasan pilkada menelan biaya mahal jika memakai sistem pemilihan langsung seperti saat ini.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan negara bisa menghemat triliunan rupiah jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Anggaran tersebut, ucap Prabowo, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Selain tidak boros anggaran, kata dia, pilkada oleh DPRD juga mempermudah transisi kepemimpinan. Ia mencontohkan praktik tersebut terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Prabowo.
HENDRIK YAPUTRA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
